RUWAJURAI NEWS — Musim kemarau dengan cuaca yang semakin panas membuat ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Pringsewu, Lampung, perlu diwaspadai. Mabes TNI pun turun langsung memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak serius.
Penyuluhan karhutla tersebut digelar di Balai Pekon Wates, Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu, Selasa (1/9/2026).
Tim penyuluh karhutla dari Mabes TNI hadir dipimpin Kolonel CPM Tri Handoko, bersama Kolonel Ahadiat dan Letkol Laut (PM) Jusak Pardede.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt. Kepala BPBD Pringsewu Arif Nugroho, anggota DPRD Pringsewu Anton Subagiyo SH, Forkopimcam Gadingrejo, para kepala pekon, penyuluh pertanian hingga tokoh masyarakat.
Dalam sosialisasi tersebut, Tri Handoko menekankan pentingnya langkah pencegahan sejak dini. Menurutnya, kondisi cuaca yang panas pada musim kemarau menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran.
Ia berharap masyarakat bersama pemerintah dan aparat dapat bergerak bersama untuk mencegah munculnya karhutla di wilayah Pringsewu.
“Kita perlu bekerja sama, bahu-membahu dan bergotong royong agar karhutla tidak terjadi,” kata Tri Handoko.
Meski demikian, Tri Handoko mengungkapkan berdasarkan data pemantauan satelit, saat ini baru terdapat dua titik panas atau hotspot yang terdeteksi di wilayah Kabupaten Pringsewu.
Namun, kondisi tersebut bukan alasan untuk menurunkan kewaspadaan. Sebaliknya, masyarakat diminta terus meningkatkan perhatian terhadap potensi munculnya titik api, khususnya selama musim kemarau.
Menurut Tri Handoko, edukasi kepada masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak boleh berhenti.
“Caranya yaitu dengan tidak bosan-bosannya memberikan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat, baik di tempat pengajian ataupun melalui medsos,” pesannya.
Keluhan soal Damkar
Dalam sesi tanya jawab, sosialisasi tersebut justru membuka sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat ketika terjadi kebakaran. Salah satu yang paling banyak disoroti adalah kecepatan respons serta kesiapan sarana pemadam kebakaran (Damkar).
Narsiman, yang mewakili BHP Pekon Gading Timur, mengeluhkan lambannya penanganan Damkar ketika masyarakat membutuhkan bantuan.
Tak hanya soal waktu kedatangan, ia juga menyoroti kondisi peralatan yang digunakan petugas. Menurutnya, kekuatan pendorong air dinilai kurang maksimal sehingga semburan air tidak terlalu kuat.
Keluhan serupa disampaikan Kepala Pekon Bulurejo Suherman dan Kepala Pekon Blitar Suprayitno.
Keduanya mengatakan mobil Damkar terkadang terlambat tiba ketika dibutuhkan dalam situasi darurat.
Mereka pun mengusulkan agar armada Damkar dapat disiapkan di setiap kecamatan. Usulan tersebut dinilai penting karena kepadatan permukiman masyarakat saat ini semakin meningkat.
Dengan adanya armada di setiap kecamatan, waktu tempuh menuju lokasi kebakaran diharapkan bisa dipangkas sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
DPRD Dorong Anggaran Damkar Jadi Prioritas
Persoalan tersebut mendapat perhatian dari anggota DPRD Pringsewu Fraksi Partai Golkar, Anton Subagiyo.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Pringsewu memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan pemadam kebakaran.
Menurut Anton, penguatan fasilitas Damkar harus masuk dalam skala prioritas pemerintah daerah, terlebih kondisi musim kemarau 2026 diperkirakan dapat berlangsung hingga Desember.
Anton mendorong agar kebutuhan tersebut dapat diakomodasi dalam penyusunan APBD Perubahan 2026 maupun APBD murni 2027.
“Sehingga mampu menjawab persoalan di lapangan yaitu karhutla,” ujar Anton.
Ia juga mengingatkan bahwa keberadaan armada Damkar bukan sekadar kebutuhan tambahan, melainkan bagian dari pemenuhan pelayanan dasar pemerintah.
Khususnya dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sarana pemadam kebakaran harus memiliki kualitas dan kualifikasi yang memadai.
Karena itu, Anton menilai pemerintah daerah perlu memastikan armada serta peralatan Damkar dalam kondisi terbaik agar mampu memberikan pelayanan cepat dan efektif saat masyarakat menghadapi kebakaran.
Di sisi lain, upaya pencegahan tetap menjadi langkah utama. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
Dengan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, aparat dan seluruh pemangku kepentingan, potensi karhutla di Pringsewu diharapkan dapat ditekan sejak dini.
