RUWA JURAI- Menjelang Pemilu 2029, waktunya memang masih sekitar tiga tahun. Namun, nuansa politik mulai terasa memanas.
Gonjang-ganjing mengenai isu kerusuhan seperti yang pernah terjadi pada 1998 kemungkinan besar tidak akan terulang dalam bentuk yang sama. Situasi politik saat ini dinilai sudah lebih mudah dibaca, termasuk mengenai siapa yang bermain, siapa yang menjadi dalang, serta dari mana dukungan logistiknya berasal.
Istilah “kudeta merayap” pun dinilai sudah tidak lagi ampuh untuk menjadi instrumen politik. Semua pada akhirnya akan kembali kepada pertarungan politik 2029, yakni perebutan kekuasaan melalui mekanisme demokrasi dan pemilu. Rakyat akan menentukan pilihan politiknya untuk memilih presiden dan wakil presiden serta wakil-wakilnya di lembaga legislatif.
Namun, ada hal lain yang justru perlu diwaspadai dalam tiga tahun terakhir menuju Pemilu 2029, yakni menguatnya politik ideologis dan penggunaan sentimen agama sebagai instrumen politik.
Nuansa tersebut, menurut penulis, mulai dimainkan di kalangan aktivis dan relawan. Jika tidak dikelola dengan baik, isu-isu semacam itu berpotensi merembet lebih luas ke tengah masyarakat.
Politik Kepentingan Mulai Menguat
Slogan “politik secukupnya, berkawan selamanya” perlahan terasa semakin redup.
Yang muncul justru politik kepentingan: siapa berada dalam kelompok mana, siapa mendukung siapa, dan kepentingan politik apa yang dibawa.
Dalam situasi seperti ini, identitas ideologi dan latar belakang keagamaan seseorang berpotensi ikut dijadikan ukuran dalam menentukan kawan maupun lawan politik.
Jika politik mulai dibangun berdasarkan pertanyaan tentang seseorang berasal dari kelompok mana, memiliki ideologi apa, atau menganut agama apa, maka demokrasi menghadapi persoalan yang serius.
Politik seharusnya menjadi ruang untuk memperjuangkan gagasan, program, kepentingan masyarakat, serta masa depan bangsa. Bukan menjadi arena untuk mempertentangkan identitas.
Jangan Biarkan Sentimen Agama Menjadi Senjata Politik
Penggunaan sentimen agama dalam politik bukan persoalan sederhana. Ketika identitas keagamaan mulai dijadikan alat untuk membangun dukungan sekaligus menjatuhkan kelompok lain, polarisasi masyarakat dapat semakin tajam.
Begitu pula dengan politik ideologis yang menempatkan kelompok tertentu sebagai kawan atau lawan berdasarkan identitas politiknya.
Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara. Karena itu, perbedaan pilihan politik semestinya tidak menghilangkan persaudaraan sebagai sesama warga negara.
Pemilu adalah mekanisme konstitusional untuk menentukan kepemimpinan melalui suara rakyat. Perbedaan pilihan merupakan sesuatu yang wajar dalam demokrasi.
Yang menjadi berbahaya adalah ketika perbedaan tersebut berubah menjadi permusuhan berdasarkan agama, ideologi, kelompok, atau identitas sosial.
Tiga Tahun Menjelang 2029 Harus Menjadi Masa Kewaspadaan
Tiga tahun menjelang Pemilu 2029 seharusnya menjadi momentum untuk membangun kesadaran politik masyarakat, bukan memperbesar jurang perpecahan.
Aktivis, relawan, tokoh masyarakat, elite politik, dan seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar kompetisi politik tetap berada dalam koridor demokrasi.
Jangan sampai politik hanya menjadi pertarungan tentang siapa yang harus menang dan siapa yang harus kalah.
Lebih jauh dari itu, politik harus menjadi sarana untuk memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi tujuan utama.
Kita boleh berbeda pilihan. Kita boleh berbeda pandangan politik. Kita boleh mendukung calon atau kelompok yang berbeda.
Tetapi jangan sampai perbedaan tersebut membuat kita kehilangan persaudaraan sebagai sesama anak bangsa.
Jika politik sudah menganut prinsip bahwa kawan dan lawan ditentukan berdasarkan agama serta ideologi, maka kondisi tersebut patut diwaspadai.
Sebab, dari sinilah potensi guncangan politik dapat muncul.
Pemilu 2029 memang masih tiga tahun lagi. Namun, menjaga demokrasi, persatuan, dan kedewasaan politik tidak boleh menunggu sampai tahun pemilu tiba.
Waspada sejak sekarang. Jangan biarkan sentimen agama dan politik ideologis menjadi bahan bakar yang membakar persatuan bangsa.***
