RUWA JURAI- DPRD Kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat paripurna dengan dua agenda penting terkait pembentukan dan penyempurnaan regulasi daerah, Rabu (11/11/2026). Rapat tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD bersama pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan hukum di Kabupaten Lampung Selatan.
Dua agenda yang dibahas meliputi pengambilan keputusan DPRD terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Lampung Selatan serta pembahasan perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2024.
Rapat paripurna berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Lampung Selatan. Sidang dipimpin Ketua DPRD Lampung Selatan Erma Yusneli, didampingi Wakil Ketua II Benny Raharjo dan Wakil Ketua III Bella Jayanti.
Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama turut hadir bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
Dua Ranperda Masuk Tahap Pengambilan Keputusan
Agenda pengambilan keputusan terhadap dua Ranperda menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pembentukan peraturan daerah. Melalui tahapan tersebut, DPRD menjalankan fungsi legislasi untuk menentukan regulasi yang akan menjadi bagian dari landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Keputusan terhadap Ranperda diharapkan dapat menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan daerah, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah.
Regulasi daerah juga memiliki peran strategis karena menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan program pembangunan, mengatur pelayanan publik, serta memenuhi kebutuhan masyarakat.
Perubahan Perda Disesuaikan dengan Dinamika Daerah
Selain pengambilan keputusan terhadap dua Ranperda, rapat paripurna juga membahas perubahan atas Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2024.
Pembahasan perubahan regulasi tersebut merupakan bagian dari upaya menyesuaikan ketentuan daerah dengan kebutuhan dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan.
Penyesuaian peraturan diperlukan agar kebijakan daerah tetap relevan, memiliki landasan hukum yang memadai, serta mampu menjawab perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
Melalui rapat paripurna tersebut, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam menghasilkan produk hukum daerah yang tidak hanya memenuhi aspek formal dan administratif, tetapi juga memiliki substansi yang tepat dan dapat diterapkan secara efektif.
Dengan demikian, setiap regulasi yang ditetapkan diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.***(Humas DPRD Lampung Selatan)
