RUWA JURAI- Terpidana perkara tindak pidana terorisme, Agung Hizbullah bin Sadi (39), warga Pekon Klaten, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, mendapatkan pembebasan bersyarat (PB). Meski telah memperoleh hak tersebut, Agung tetap diwajibkan menjalani pembimbingan dan pengawasan serta mengikuti program deradikalisasi dan reintegrasi sosial.
Pembebasan bersyarat tersebut ditindaklanjuti melalui kunjungan tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Kepolisian Resor (Polres) Pringsewu ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu, Selasa (17/11/2026).
Kepala Seksi Intelijen Kejari Pringsewu, Annas Huda Sofianuddin, S.H., M.H., menjelaskan bahwa kunjungan sejumlah lembaga tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap Agung, yang merupakan terpidana dalam perkara tindak pidana terorisme.
Kunjungan yang berlangsung sekitar pukul 17.00 WIB itu disambut jajaran pejabat Kejari Pringsewu.
Diberikan Berdasarkan Keputusan Menteri
Annas menerangkan, pembebasan bersyarat diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor PAS/1961/PK.06.03/2026 tertanggal 12 November 2026.
Keputusan tersebut diterbitkan setelah Agung dinyatakan memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebelumnya, Agung merupakan terpidana perkara tindak pidana terorisme berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1031/PID.SUS/2023/PN JKT.UTR tanggal 22 Januari 2024. Dalam putusan tersebut, ia dijatuhi pidana penjara selama lima tahun.
Sebelum memperoleh pembebasan bersyarat, Agung telah menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan. Selama menjalani masa pembinaan, ia juga mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
Tetap Wajib Lapor dan Jalani Pembimbingan
Annas menegaskan, pemberian pembebasan bersyarat bukan berarti seluruh kewajiban hukum dan pembinaan yang bersangkutan berakhir. Agung tetap harus mematuhi ketentuan yang melekat pada status pembebasan bersyarat.
Kewajiban tersebut antara lain melaksanakan wajib lapor, mengikuti program pembimbingan dan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas), serta menjalani pembinaan lanjutan melalui program deradikalisasi dan reintegrasi sosial.
Program tersebut menjadi bagian dari proses pembinaan agar warga binaan dapat kembali menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tetap berada dalam pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kejaksaan Negeri Pringsewu berkomitmen mendukung sinergi antarinstansi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme,” ungkap Annas.
Pelaksanaan pembebasan bersyarat tersebut melibatkan koordinasi sejumlah instansi, termasuk aparat penegak hukum dan lembaga yang memiliki tugas dalam pencegahan serta penanggulangan terorisme.***(Wid)


