RUWA JURAI- Target 70 persen lulusan SMK terserap dunia kerja dan 30 persen lainnya menjadi wirausaha pada 2029 merupakan salah satu sasaran besar Pemerintah Provinsi Lampung melalui Program SMK Berdampak 2027–2029.
Namun, di balik target tersebut, kesiapan sarana dan prasarana sekolah, khususnya SMK swasta, masih menjadi tantangan yang membutuhkan perhatian serius serta dukungan dunia usaha dan industri.
Di tengah target besar tersebut, Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS) SMK Swasta Lampung, Samsu Rahman, menyambut positif peluncuran Program SMK Berdampak.
Namun, ia mengingatkan implementasi program membutuhkan kesiapan seluruh ekosistem pendidikan, terutama dalam memenuhi kebutuhan fasilitas praktik yang sesuai dengan standar industri.
Samsu Rahman secara terbuka mengakui pelaksanaan program tersebut tidak mudah bagi sebagian SMK swasta yang masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana.
“Alhamdulillah, program SMK Berdampak ini merupakan gerakan dari pihak pendidikan yang sangat luar biasa. Namun, secara jujur, kami memang cukup berat untuk melaksanakannya. Akan tetapi, kalau semua pihak saling mendukung dan bekerja sama, saya yakin program ini bisa direalisasikan dan memberikan dampak positif, khususnya bagi SMK swasta,” ujarnya.
Menurutnya, salah satu tantangan utama adalah penerapan Teaching Factory yang membutuhkan fasilitas, peralatan, dan sarana pembelajaran sesuai perkembangan teknologi serta kebutuhan dunia industri.
Ia menilai, kerja sama sekolah dengan perusahaan tidak cukup hanya dibuktikan melalui dokumen kesepakatan.
Sekolah juga harus memiliki dukungan fasilitas agar proses pembelajaran benar-benar menyerupai lingkungan kerja profesional.
“Teaching Factory itu merupakan kerja sama dengan dunia industri. Tentunya, fasilitas, sarana, dan peralatan yang ada di sekolah juga harus disesuaikan dengan kebutuhan industri. Nah, itu yang cukup berat bagi kami, khususnya SMK swasta,” jelasnya.
Karena itu, Samsu Rahman berharap pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kebutuhan sarana dan prasarana SMK swasta.
Ia juga mendorong perusahaan agar ikut mengambil bagian melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Menurutnya, dukungan CSR dapat diarahkan untuk membantu penyediaan peralatan praktik, laboratorium, dan fasilitas pembelajaran sesuai kompetensi keahlian masing-masing sekolah.
“Harapan saya, seluruh ekosistem bisa bekerja sama. Pemerintah membantu dari sisi sarana dan prasarana, dunia industri juga memberikan dukungan, begitu pula yayasan dan pihak sekolah. Semuanya harus berkolaborasi agar pelaksanaan SMK Berdampak ini bisa lebih mudah dan sukses,” tegasnya.
Ia menambahkan, keterlibatan industri seharusnya tidak hanya sebatas menerima siswa untuk praktik kerja lapangan atau membuka peluang penempatan lulusan.
Perusahaan juga diharapkan berkontribusi dalam membangun fasilitas pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan tenaga kerja.
“Harapan saya sangat besar agar dunia usaha dan industri melalui program CSR bisa membantu dunia pendidikan, khususnya SMK swasta. Kalau banyak sekolah mendapatkan bantuan CSR, tentu akan sangat membantu meningkatkan kualitas pendidikan,” katanya.
Pernyataan Ketua FKKS SMK Swasta itu tak terlepas dari paparan program yang Pemerintah Provinsi Lampung luncurkan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Rabu (18/11/2026), untuk memperkuat pendidikan vokasi agar mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, produktif, terserap dunia kerja, dan memiliki daya saing nasional maupun global.
Hadir dalam peluncururan program jangka menengah itu Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Americo, Ketua FKKS SMK Swasta Lampung Samsu Rahman beserta Ketua FKKS SMK Swasta kabupaten/kota seluruh Lampung serta seluruh jajaran kepala sekolah SMK Swasta se-provinsi Lampung.
Selain itu, turut hadir Rektor Universitas Teknokrat Indonesia, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Lampung, Ketua HIPMI Lampung, mitra dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta jajaran kepala SMK negeri dan swasta se-Provinsi Lampung.
Apa yang Samsu Rahman sampaikan juga tak terlepas dari sambutan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang hendak menempatkan penguatan pendidikan vokasi sebagai bagian penting dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan perkembangan dunia kerja.
“Untuk mencapai target tersebut, Pemprov Lampung menetapkan empat prioritas utama dalam Program SMK Berdampak 2027–2029.”
Tak terlepas juga ungkapan Samsu Rahman itu dari penegasan paparan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Americo tentang SMK Berdampak bukan sekadar program seremonial, melainkan arah baru transformasi pendidikan kejuruan di Lampung.
Menurut Thomas, keberhasilan SMK tidak cukup diukur dari jumlah lulusan, kelengkapan fasilitas, maupun banyaknya kegiatan yang dilaksanakan sekolah.
Indikator utamanya adalah kompetensi lulusan, kemampuan mendapatkan pekerjaan, menciptakan usaha, dan bersaing di dunia kerja.
“Keberhasilan SMK harus diukur dari kualitas kompetensi lulusannya: kemampuan mereka memperoleh pekerjaan, menciptakan usaha, dan bersaing di dunia kerja,” tegas Thomas.
Pertama, SMK Link & Match Plus dan Teaching Factory. Setiap SMK didorong memiliki minimal lima mitra industri aktif serta mengembangkan pembelajaran berbasis industri melalui Teaching Factory yang benar-benar produktif.
Kedua, SMK Entrepreneur dan Satu SMK Satu Produk. Setiap sekolah diarahkan memiliki produk unggulan bernilai ekonomi sekaligus membangun jiwa kewirausahaan peserta didik agar lulusan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan.
Ketiga, Gerakan Satu Siswa Satu Sertifikat Bahasa. Program ini bertujuan memastikan seluruh siswa memiliki kemampuan bahasa yang terukur dan tersertifikasi sebagai bekal memperluas peluang kerja di tingkat nasional maupun internasional.
Keempat, kerja sama dengan satu Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) terakreditasi di setiap SMK untuk memperkuat pelatihan, sertifikasi kompetensi, hingga penempatan lulusan ke dunia kerja.
Thomas menyebutkan, pada 2029 pemerintah menargetkan 100 persen SMK memiliki Teaching Factory, 100 persen mempunyai produk unggulan, seluruh siswa memiliki sertifikat bahasa, dan setiap sekolah menjalin kemitraan dengan LPK.
Selain itu, pemerintah menargetkan 70 persen lulusan SMK terserap di dunia kerja dan 30 persen lainnya mampu berwirausaha.
“Program ini bukan sekadar dokumen, bukan pula tambahan beban administrasi sekolah. Program ini harus menjadi gerakan nyata yang mengubah cara kerja dan kualitas pendidikan SMK kita,” ujarnya.
Ia meminta seluruh kepala SMK menjalankan program secara serius dengan target terukur, dukungan data valid, dan pelaporan berkala.
Kemitraan dengan industri, kata dia, tidak boleh berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman atau MoU, tetapi harus menghasilkan kegiatan nyata.
Begitu pula Teaching Factory. Fasilitas tersebut harus benar-benar menghasilkan produk, bukan sekadar tersedia sebagai sarana pembelajaran.
Sekolah juga harus memiliki data yang jelas mengenai perkembangan lulusannya, baik yang bekerja, melanjutkan pendidikan, maupun berwirausaha.
Pelaksanaan program dirancang dalam tiga tahapan. Tahun 2027 menjadi tahap membangun fondasi, 2028 memperluas pelaksanaan, sedangkan 2029 menjadi tahap pembuktian dampak program.
“Kita tidak ingin pada Tahun 2029 hanya melaporkan berapa banyak kegiatan yang terlaksana, tetapi berapa banyak lulusan yang bekerja, berwirausaha, dan memberikan kontribusi bagi pembangunan Lampung,” katanya.
Itulah yang menjadi argumen fundamental Samsu Rahman terkait SMK Swasta di Lampung yang sangat-sangat memerlukan dukungan wali murid, yayasan, pemerintah dan perusahaan industri untuk menstimulasi program jangka menengah tersebut.
Namun Samsu tetap mendukung program SMK Berdampak sebagai bagian dari kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung di bawah arahan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thomas Amirico dalam memperkuat pendidikan vokasi.
Selain persoalan fasilitas, Samsu Rahman juga menyoroti dan mendukung pentingnya penguatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), terutama bagi guru mata pelajaran produktif atau kejuruan di lingkungan SMK swasta.
Menurutnya, MGMP memiliki peran strategis dalam meningkatkan kompetensi guru, menyelaraskan materi pembelajaran, serta memastikan kemampuan peserta didik sesuai dengan standar yang dibutuhkan dunia industri.
Ia mengungkapkan, pembentukan MGMP pada sejumlah kompetensi keahlian sudah mulai berjalan, meskipun belum seluruh jurusan memiliki struktur organisasi.
“MGMP ini kemarin-kemarin belum begitu aktif. Dengan adanya program yang disampaikan Pak Kadis, harapan kami MGMP, khususnya mata pelajaran produktif kejuruan, harus ditingkatkan. Jangan hanya dibentuk secara struktural, tetapi harus benar-benar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh SMK swasta,” ungkapnya.
Ia berharap penguatan MGMP dapat dikoordinasikan bersama MKKS sehingga kegiatan peningkatan kualitas guru berjalan terarah dan berkelanjutan.
Dengan penyelarasan pembelajaran, kompetensi lulusan diharapkan semakin sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Upaya tersebut juga menjadi bagian penting dalam menyukseskan target SMK Berdampak sepanjang 2027–2029.
“Harapannya, setelah MGMP terbentuk, pembelajaran bisa disamakan. Kemudian secara bertahap pada 2027, 2028, hingga 2029, program SMK Berdampak ini bisa tercapai sesuai dengan harapan,” katanya.
Samsu Rahman juga berharap capaian lulusan, baik yang bekerja maupun melanjutkan pendidikan, dapat meningkat hingga mencapai 100 persen pada 2029.
“Insyaallah, pada 2029 nanti kita bisa melihat hasilnya. Harapan saya, capaian lulusan, baik yang bekerja maupun melanjutkan pendidikan, bisa mencapai 100 persen. Itu bisa terjadi apabila seluruh pihak benar-benar bekerja sama,” tuturnya.
Terkait program pembelajaran yang diselenggarakan dalam periode tiga bulan sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Samsu Rahman mengatakan berdasarkan informasi yang diterimanya, kebijakan tersebut sementara ini tampaknya belum menyasar SMK swasta.
Ia berharap ke depan kebijakan peningkatan mutu pendidikan juga memberikan perhatian terhadap sekolah swasta, mengingat kontribusinya dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan di Lampung.
Pada akhirnya, keberhasilan SMK Berdampak tidak hanya ditentukan oleh besarnya target yang ditetapkan pemerintah, tetapi juga kesiapan sekolah, kualitas tenaga pendidik, dukungan fasilitas, serta keterlibatan nyata dunia usaha dan industri.
Kolaborasi pemerintah, sekolah negeri dan swasta, yayasan, guru, orang tua, masyarakat, serta dunia industri menjadi faktor penting agar program tersebut tidak berhenti sebagai target di atas kertas, melainkan benar-benar menghasilkan lulusan SMK Lampung yang kompeten, mandiri, produktif, dan siap menghadapi persaingan dunia kerja.***


