RUWA JURAI- Awal tahun 2026 menjadi titik refleksi penting bagi Pemerintah Provinsi Lampung. Memasuki tahun kedua kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, persoalan klasik kembali muncul ke permukaan, yakni pendapatan asli daerah yang belum mencapai target dan berdampak langsung pada ruang gerak pembangunan.
Realisasi PAD tahun anggaran sebelumnya tercatat sekitar Rp3,37 triliun dari proyeksi lebih dari Rp4,22 triliun, atau setara 79,9 persen. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor berada di angka Rp691,7 miliar, sekitar 42,41 persen dari target, menandakan masih terbatasnya sumber penerimaan utama daerah.
Situasi ini mengulang tantangan awal kepemimpinan pada 2025. Saat itu, pemerintah provinsi menerima kondisi kas sekitar Rp400 miliar dengan beban utang jangka pendek serta kewajiban tunda bayar yang menembus Rp1,8 triliun, membuat konsolidasi fiskal menjadi pekerjaan utama sejak awal.
Keterbatasan anggaran membuat ekspektasi publik terasa semakin besar. Infrastruktur diharapkan mampu menggerakkan ekonomi rakyat, iklim investasi perlu dibuka agar potensi daerah tidak terus tertahan, sementara sektor pendidikan, sosial, dan kebudayaan menunggu kebijakan yang terasa dampaknya.
Di tengah tekanan fiskal tersebut, arah kerja pemerintah provinsi mulai terlihat. Kemantapan jalan provinsi meningkat 1,71 persen dari sekitar 78 persen menjadi 79,79 persen, disertai penurunan laju degradasi jalan dari rata-rata 4 persen menjadi sekitar 2,25 persen per tahun.
Sepanjang tahun pertama, penanganan dilakukan pada 52 ruas jalan dengan total panjang 66,209 kilometer serta perbaikan 52 unit jembatan. Capaian ini dinilai realistis dalam kondisi anggaran terbatas, dengan fokus pada kebutuhan paling mendesak.
Persoalan banjir di Kota Bandarlampung juga mulai ditangani. Pembangunan embung pengendali banjir di kawasan Kemiling dan Langkapura tidak hanya berfungsi teknis, tetapi juga dirancang sebagai ruang publik dan jogging track, menghadirkan manfaat langsung bagi warga.
Untuk mendorong ekonomi daerah, percepatan akses Jalan Tol Lematang–Pelabuhan Panjang menjadi salah satu fokus tahun berjalan. Jalur ini diproyeksikan memperkuat distribusi logistik dan membuka peluang pertumbuhan industri serta investasi di Lampung.
Di sektor pendidikan, kebijakan diarahkan pada pengurangan beban masyarakat. Penghapusan uang komite dan pungutan di sekolah negeri serta pengembalian ribuan ijazah yang sempat tertahan menjadi langkah administratif yang berdampak nyata bagi masa depan pelajar.
Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia juga ditempuh melalui pembukaan akses penempatan tenaga kerja ke Jepang, serta penjajakan peluang ke wilayah lain. Langkah ini menjadi bagian dari strategi memperluas pengalaman dan daya saing tenaga kerja Lampung.
Pada sisi kebudayaan, kepemimpinan daerah menegaskan pentingnya identitas lokal. Prosesi adat saat memasuki Mahan Agung dan keberhasilan sertifikasi sejumlah situs cagar budaya tingkat nasional menunjukkan komitmen menjaga warisan sejarah dan persatuan sosial.
Etos personal kepemimpinan turut menjadi perhatian publik. Aktivitas bermalam di masjid secara rutin, termasuk saat pergantian tahun, kerap dimaknai sebagai simbol kesederhanaan dan disiplin moral, meski tetap terbuka pada beragam tafsir.
Dengan dukungan lebih dari 82 persen pemilih pada Pilgub 2024, mandat politik yang besar menjadi legitimasi sekaligus tanggung jawab hingga 2029. Kritik tetap hadir sebagai bagian dari demokrasi, namun kepentingan publik menjadi tolok ukur utama kebijakan.
Sepuluh bulan pertama pemerintahan belum menghadirkan hasil sempurna. Namun di tengah PAD yang belum optimal dan fiskal yang ketat, arah kerja mulai terbaca melalui langkah bertahap dan berbasis kemampuan anggaran, yang akan menentukan keberlanjutan pembangunan Lampung ke depan.***
