RUWA JURAI – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung menegaskan tidak ada rencana penutupan maupun penggabungan SMA/SMK swasta yang memiliki jumlah peserta didik di bawah 50 orang. Penegasan ini disampaikan Kepala Disdikbud Lampung Thomas Americo menyusul keresahan sejumlah stakeholder sekolah swasta terkait kegiatan pendataan yang dilakukan ke sekolah-sekolah dengan jumlah siswa terbatas.
Isu tersebut mencuat sejak Rabu, 17 Desember 2025, setelah beredar informasi adanya tim Disdikbud Lampung yang melakukan pendataan ke SMA/SMK swasta dengan jumlah murid kurang dari 50 orang. Kondisi ini memicu kekhawatiran pihak sekolah, terutama yayasan dan tenaga pendidik, yang menduga pendataan tersebut akan berujung pada kebijakan penutupan atau penggabungan sekolah.
Sejumlah guru dan kepala sekolah swasta menyampaikan kekhawatirannya secara terbuka. Mereka menilai pendataan tersebut menimbulkan spekulasi di lapangan, apalagi belum lama ini muncul kebijakan pemerintah daerah terkait penyaluran bantuan operasional pendidikan yang hanya menyasar sekolah negeri. Situasi tersebut dinilai memperkuat asumsi bahwa sekolah swasta dengan jumlah siswa minim akan terdampak kebijakan lanjutan.
Menanggapi hal itu, Thomas Americo menegaskan bahwa pendataan yang dilakukan semata-mata bertujuan untuk validasi data. Ia menjelaskan, Disdikbud menerima laporan masyarakat terkait dugaan sekolah yang sudah tidak aktif, namun masih tercatat dan mengajukan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Oleh karena itu, pendataan diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran administrasi dan keuangan.
“Kita hanya melakukan validasi karena ada laporan dari masyarakat soal sekolah yang sudah tutup tapi masih mengajukan dana BOS. Kita ingin memastikan data akurat agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” kata Thomas Americo.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan penutupan atau penggabungan sekolah swasta bukan hal yang sederhana dan sangat sensitif. Menurutnya, sekolah swasta berada di bawah naungan yayasan yang berbeda-beda, sehingga tidak mungkin digabungkan begitu saja oleh pemerintah. Disdikbud, kata dia, tetap menghormati hak pengelolaan yayasan pendidikan swasta.
Kekhawatiran pihak swasta juga dipengaruhi oleh kebijakan Pemprov Lampung sebelumnya terkait penyaluran BOS Daerah (BOSDA) tahun 2025 dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tahun 2026 yang diprioritaskan untuk SMA/SMK negeri. Thomas menjelaskan, kebijakan tersebut diambil karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah, sehingga bantuan difokuskan terlebih dahulu ke sekolah negeri.
Di sisi lain, sejumlah kepala sekolah swasta berharap pemerintah daerah tetap memberikan perhatian yang proporsional kepada sekolah swasta, terutama yang berada di wilayah terpencil dan memiliki keterbatasan jumlah siswa. Mereka menilai, peran sekolah swasta juga penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tercermin dalam kisah sekolah kecil yang mampu berprestasi meski dengan keterbatasan sarana dan dukungan.
Dengan klarifikasi tersebut, Disdikbud Lampung berharap polemik di tengah masyarakat dapat diredam dan tidak menimbulkan kesalahpahaman berkepanjangan. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta keberlangsungan dunia pendidikan, baik negeri maupun swasta, di Provinsi Lampung.***
