RUWA JURAI – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melakukan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Rajabasa Musi Raya di Kota Bandar Lampung pada Kamis, 2 Oktober 2025. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan seluruh dapur SPPG di Lampung menerapkan protokol keamanan pangan sesuai standar nasional dan prosedur yang berlaku, sehingga makanan bergizi yang disalurkan aman untuk anak-anak dan masyarakat penerima manfaat.
Selama kunjungan, Gubernur Mirza menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur atau SOP di setiap dapur SPPG. Ia menekankan bahwa ketaatan pada protokol ini menjadi kunci untuk mencegah terjadinya kejadian luar biasa yang bisa membahayakan kesehatan penerima manfaat. Menurutnya, selama tujuh bulan pertama program ini berjalan, tidak ada laporan kejadian luar biasa meski jutaan porsi makanan bergizi telah disalurkan ke seluruh Lampung.
Namun, Gubernur mencatat adanya tujuh kejadian luar biasa yang terjadi pada Agustus hingga September 2025, sebagian besar di dapur-dapur baru yang belum sepenuhnya menerapkan SOP secara konsisten. Ia menekankan bahwa masalah ini bukan disebabkan oleh sistem atau mekanisme program, tetapi lebih kepada kedisiplinan pelaksana di lapangan yang tidak sepenuhnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
Kami ingin menegaskan bahwa yang salah bukan dapurnya atau sistemnya. Selama protokol dijalankan dengan benar, program ini aman. Kejadian ini terjadi karena ada prosedur yang dilanggar atau tidak dilakukan dengan sempurna, ujar Gubernur.
Peninjauan ini dihadiri Kepala SPPG Rajabasa Musi Raya Lucyani Putri Wulandari, Kasubbag TU KPPG BGN Fitra Alfarizi, serta sejumlah pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup, BP POM, dan Dinas Kesehatan. Kehadiran mereka bertujuan memastikan seluruh proses mulai dari keamanan pangan, sertifikasi, hingga pengawasan kualitas air dan bahan baku berjalan sesuai ketentuan.
Dalam kunjungan, Gubernur Mirza juga menyoroti pengelolaan bahan baku. Ia mencatat bahwa bahan baku biasanya tidak disimpan lebih dari dua hari, tetapi kesalahan masih mungkin terjadi jika cara penyimpanan tidak sesuai standar. Untuk itu, Gubernur meminta BP POM melakukan pengecekan berlapis pada setiap tahap pengolahan, mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pemotongan, hingga penyajian.
Di dapur Rajabasa, proses memasak telah dilakukan oleh chef bersertifikat, namun Gubernur menekankan pentingnya memastikan bahwa semua dapur SPPG di Lampung juga memiliki standar yang sama. Ia meminta adanya filter kontrol di setiap tahap pengolahan untuk memastikan protokol dijalankan secara konsisten.
Selain meninjau dapur dan distribusi makanan bergizi, melalui Dinas Lingkungan Hidup, Gubernur melakukan pengecekan kualitas air dan fasilitas pengolahan limbah. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa kualitas air di SPPG Rajabasa Musi Raya sudah memenuhi standar. Sementara limbah makanan yang dihasilkan diolah menjadi pupuk organik cair yang kemudian dibagikan kepada warga untuk tanaman pekarangan seperti cabai dan sayuran.
Program pengolahan limbah ini menjadi bagian dari konsep circular economy. Pupuk organik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk bertani, dan hasil pertanian dapat kembali menjadi bahan baku dapur SPPG. Gubernur menjelaskan bahwa distribusi bisa dilakukan melalui koperasi desa atau kelurahan sehingga ekonomi lokal berputar secara berkelanjutan.
Jika ada 700 dapur di seluruh Lampung, satu dapur bisa menghasilkan sekitar 100 kilogram limbah per hari, yang dapat diolah menjadi 700 liter pupuk organik cair setiap hari atau setara 2,21 ton per bulan. Gubernur menilai potensi ini sangat besar untuk mendukung pertanian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala SPPG Rajabasa Lucyani Putri Wulandari menambahkan bahwa pihaknya sangat ketat dalam menjaga kualitas bahan baku. Ia menyebutkan bahwa pihaknya pernah tiga kali menolak pengiriman bahan baku dari pemasok karena tidak sesuai standar dan langsung meminta penggantian dengan bahan yang sesuai.
Setelah meninjau SPPG Rajabasa, Gubernur Mirza melanjutkan kunjungan ke SMPN 2 Bandar Lampung untuk memantau distribusi makanan bergizi. Ia berbincang langsung dengan guru dan siswa kelas VII dan IX yang sedang menikmati makanan bergizi. Para siswa menyatakan puas dengan kualitas makanan yang diterima dan tidak pernah mengalami keluhan kesehatan.
Langkah ini menunjukkan komitmen Pemprov Lampung dalam menjaga keamanan pangan dan memastikan program MBG berjalan aman dan efektif. Dengan pengawasan protokol yang ketat dan penerapan konsep circular economy, pelayanan gizi di Lampung diprediksi lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat ganda bagi masyarakat, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi lokal.***
