RUWA JURAI- Lampung Tengah berada pada fase krusial pascaprahara politik dan birokrasi yang mengguncang daerah ini sepanjang akhir 2025. Kepercayaan publik terkikis, citra pemerintahan terluka, dan masyarakat menuntut lebih dari sekadar stabilitas administratif. Dalam situasi tersebut, pola kepemimpinan yang saling menguatkan menjadi kebutuhan mendesak.
Pelaksana Tugas Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, memikul beban sejarah yang tidak ringan. Ia dituntut memulihkan tata kelola pemerintahan sekaligus menjahit kembali hubungan negara dengan masyarakat. Tantangan ini tidak mungkin diselesaikan hanya melalui kebijakan struktural dan kerja organisasi perangkat daerah.
Di titik inilah peran pendamping kepemimpinan memperoleh relevansinya.
Kepemimpinan Tidak Tunggal
Dalam banyak pengalaman pemerintahan, keberhasilan kepala daerah kerap ditentukan oleh ekosistem kepemimpinan di sekelilingnya. Lampung Tengah kini melihat dinamika tersebut melalui kehadiran Ni Ketut Dewi Nadi, istri Plt Bupati yang juga menjabat sebagai anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.
Ni Ketut Dewi Nadi bukan figur simbolik. Ia memiliki rekam jejak panjang dalam kerja sosial dan politik. Komisi IV DPRD membidangi sektor-sektor fundamental yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat, mulai dari kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan perempuan dan anak.
Seorang akademisi kebijakan publik di Lampung Tengah menilai pemulihan daerah tidak cukup hanya dengan pembangunan fisik. Menurutnya, pemulihan kepercayaan dan rasa aman masyarakat menjadi faktor yang jauh lebih penting dalam fase transisi kepemimpinan.
Dari Kebijakan ke Sentuhan Sosial
Sebagai Plt Bupati, I Komang Koheri bergerak pada ranah kebijakan, administrasi, dan konsolidasi pemerintahan. Sementara itu, Ni Ketut Dewi Nadi berada pada posisi strategis untuk menjembatani aspirasi sosial yang kerap luput dari meja birokrasi.
Sektor kebudayaan, ekonomi kreatif, ketahanan keluarga, hingga pemberdayaan perempuan dan anak bukan sekadar pelengkap pembangunan. Dalam konteks Lampung Tengah pascakrisis, sektor-sektor tersebut justru menjadi fondasi penting pemulihan sosial.
Pengalaman Ni Ketut Dewi Nadi sebagai legislator memberi perspektif yang utuh. Ia memahami bagaimana empati harus diterjemahkan ke dalam kebijakan, serta bagaimana aspirasi masyarakat perlu diakomodasi melalui mekanisme anggaran dan regulasi yang sah.
Sinkronisasi yang Dibutuhkan Publik
Sinergi antara kepala daerah dan pendamping kepemimpinan bukan hal baru, namun menjadi penting ketika dijalankan secara proporsional dan transparan. Publik Lampung Tengah saat ini tidak mencari figur heroik, melainkan kepemimpinan yang bekerja secara kolektif, saling menguatkan, dan berada dalam koridor etika pemerintahan.
Seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Gunung Sugih menilai konsistensi menjadi ujian utama kepemimpinan saat ini. Ia menyebut masyarakat tidak menuntut pencitraan, melainkan keberlanjutan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya.
Menutup Luka, Membuka Babak Baru
Lampung Tengah masih menyimpan trauma kolektif akibat catatan kelam kepemimpinan masa lalu. Tiga kepala daerah terjerat persoalan hukum, meninggalkan krisis kepercayaan yang belum sepenuhnya pulih. Karena itu, masa transisi ini menjadi penentu arah masa depan daerah.
Jika sinkronisasi kepemimpinan antara I Komang Koheri dan Ni Ketut Dewi Nadi dijaga secara konsisten, slogan Lampung Tengah Terang berpeluang melampaui jargon. Ia dapat menjadi narasi pemulihan yang berjalan perlahan, terukur, dan berpihak pada kepentingan manusia.
Sorotan publik pun mulai bergeser, dari skeptisisme menuju kehati-hatian yang berharap, dari luka menuju proses penyembuhan. Lampung Tengah masih berada di persimpangan, namun kini melangkah dengan arah yang lebih seirama.***
