RUWA JURAI – Pengadilan Negeri Tanjung Karang Timur kembali menjadi pusat perhatian publik. Senin, 8 Desember 2025, menjadi hari penentuan nasib bagi Direktur Utama PT LEB, M. Hermawan Eriadi, dalam sidang pra peradilan yang dipimpin Hakim Tunggal Muhammad Hibrian. Putusan yang dijadwalkan diumumkan pukul 13.00 WIB itu dinilai tidak hanya akan berdampak pada pemohon, tetapi juga membuka peluang besar bagi dua petinggi PT LEB lainnya untuk mengikuti langkah yang sama.
Dua tersangka lain, yakni seorang komisaris dan satu direktur perusahaan, telah mendekam di Rutan Way Huwi sejak 22 September 2025 sebagai tahanan titipan Kejati Lampung. Mereka disebut sangat menantikan hasil keputusan hakim hari ini, karena bila permohonan Hermawan dikabulkan, langkah pra peradilan juga berpotensi mereka tempuh untuk menantang keabsahan status tersangkanya masing-masing.
Situasi ini menjadikan ruang sidang dan halaman PN Tanjung Karang Timur dipenuhi sorotan, baik dari keluarga, kuasa hukum, maupun publik yang mengikuti perkembangan kasus ini secara intens.
Patokan Penyidikan Dipertanyakan: Putusan MK Dinilai Diabaikan
Dalam persidangan yang telah berlangsung selama beberapa hari, sejumlah fakta yang diungkap menjadi pusat kritik terhadap metode penyidikan Kejati Lampung. Salah satunya adalah temuan bahwa penyidik hanya menjadikan pemeriksaan Hermawan dalam kapasitas sebagai saksi, tanpa pernah memintai keterangannya sebagai calon tersangka. Hal ini dianggap bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.
Ahli hukum pidana, Akhyar Salmi, menyebutkan bahwa pemeriksaan substantif sebelum penetapan tersangka bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan syarat mutlak dalam proses hukum yang adil. Ia menegaskan bahwa penetapan tersangka tanpa memberi ruang bagi seseorang untuk mengetahui secara jelas tuduhan, alat bukti, maupun kesempatan untuk memberikan pembelaan adalah bentuk pelanggaran asas due process of law.
Menurut Akhyar, tindakan penyidik yang hanya menanyakan identitas atau jabatan tidak dapat dianggap sebagai pemeriksaan materiil. Ia menambahkan bahwa tanpa konfrontasi dengan saksi maupun penyampaian alat bukti, proses penetapan tersangka menjadi cacat formil dan merupakan bentuk pelanggaran asas audi et alteram partem.
Minimnya Bukti dan Ketidakjelasan Kerugian Negara
Selain persoalan pemeriksaan, sidang juga mengungkap adanya ketidakjelasan mengenai angka kerugian negara yang dijadikan dasar penetapan tersangka. Kejati Lampung hanya memberikan dokumen parsial yang tidak menunjukkan angka pasti kerugian negara. Keterangan ini dianggap belum memenuhi syarat alat bukti sebagaimana mestinya.
Kesaksian ahli administrasi keuangan negara Universitas Indonesia, Dian Simatupang, memperkuat argumentasi tersebut. Ia menegaskan bahwa penetapan tersangka kasus korupsi tidak dapat dilakukan tanpa laporan hasil audit resmi dari lembaga yang berwenang, sebagaimana diatur dalam UU No. 15/2006, UU No. 15/2004, serta Peraturan BPK No. 1/2020.
Dian menjelaskan bahwa kerugian negara harus nyata, pasti, terukur, dan wajib disampaikan kepada pihak yang diperiksa. Dalam kasus PT LEB, tidak adanya angka pasti kerugian negara menjadi alasan kuat bahwa unsur tindak pidana korupsi belum terpenuhi. Bahkan saat jaksa mencoba menghadirkan bukti berupa rangkuman audit BPKP, dokumen tersebut hanya berupa potongan dari laporan ratusan halaman dan tidak pernah diperlihatkan secara lengkap kepada pemohon.
Menanggapi hal tersebut, Dian menegaskan bahwa bukti demikian tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan SEMA No. 10 Tahun 2020 yang mewajibkan penyampaian dokumen audit secara utuh dalam proses pembuktian.
Perdebatan Mengenai Fasilitas Negara
Sidang juga diwarnai perdebatan terkait apakah PT LEB menerima fasilitas negara. Jaksa mencoba membangun argumentasi bahwa dugaan penyimpangan terjadi pada pengelolaan participating interest (PI) 10 persen. Namun Dian menegaskan bahwa PI bukan merupakan fasilitas negara, melainkan skema yang menghasilkan dividen bagi daerah, bukan fasilitas yang menguntungkan perusahaan.
Ia juga menjelaskan bahwa fasilitas negara harus berbentuk pembebasan pajak, pengurangan pajak, hibah APBD, atau bentuk bantuan langsung lainnya. Jika tidak ada unsur tersebut, maka PT LEB tidak dapat dikategorikan sebagai penerima fasilitas negara.
Keheningan Kejati Usai Sidang
Usai persidangan, tim Kejati Lampung enggan memberikan komentar. Mereka langsung meninggalkan area PN Tanjung Karang tanpa memberikan pernyataan resmi. Hingga saat ini, belum ada keterangan yang disampaikan pihak Kejati terkait tanggapan atas keterangan para ahli selama persidangan.
Keadaan ini membuat publik semakin penasaran sekaligus menambah ketegangan menjelang putusan. Banyak pihak meyakini bahwa keputusan hakim hari ini akan menjadi titik balik besar dalam penanganan kasus PT LEB, bahkan bisa membuka gelombang baru upaya pra peradilan dari tersangka lainnya.***
