RUWA JURAI- Dugaan peredaran narkotika yang dikendalikan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Palembang atau Lapas Merah Mata menjadi perhatian publik. Seorang mantan narapidana berinisial BG mengaku mengetahui adanya transaksi narkotika jenis sabu yang diduga melibatkan warga binaan berinisial NN saat dirinya masih menjalani masa pidana di lapas tersebut.
BG mengungkapkan, NN diduga berperan sebagai pemasok sekaligus pengendali peredaran narkoba dari dalam lingkungan lapas. Pengakuan tersebut disampaikan kepada awak media dengan disertai sejumlah bukti yang menurut BG berkaitan dengan aktivitas transaksi.
“Jadi NN ini adalah napi pengendali narkoba di dalam lapas,” ungkap BG.
Pengakuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan di dalam Lapas Merah Mata, terutama terkait kemungkinan penggunaan telepon seluler dan akses terhadap layanan transaksi keuangan oleh warga binaan.
Bukti Transfer Rp340 Juta Ikut Disorot
Selain menyampaikan pengakuan, BG mengaku memiliki tangkapan layar percakapan yang disebut berkaitan dengan transaksi serta bukti transfer melalui layanan perbankan digital Allo Bank.
Dalam dokumen yang ditunjukkan kepada awak media, terdapat dua nominal transfer yang menjadi perhatian, masing-masing sebesar Rp230 juta dan Rp110 juta. Jika dijumlahkan, nilainya mencapai Rp340 juta.
BG menyebut transaksi tersebut berkaitan dengan aktivitas yang diduga melibatkan NN. Namun, keterkaitan antara bukti transfer, pihak penerima, dan dugaan transaksi narkotika masih perlu ditelusuri serta diverifikasi oleh aparat penegak hukum.
Jika dugaan tersebut terbukti, persoalan ini tidak hanya menyangkut kemungkinan peredaran narkoba dari dalam lapas, tetapi juga efektivitas pengawasan terhadap penggunaan alat komunikasi dan aktivitas keuangan warga binaan.
Sebab, lembaga pemasyarakatan seharusnya menjadi tempat pembinaan dan pelaksanaan masa pidana, bukan ruang untuk menjalankan aktivitas kejahatan.
Kinerja Pengawasan Lapas Merah Mata Dipertanyakan
Munculnya pengakuan BG turut memunculkan pertanyaan mengenai pelaksanaan pengawasan di Lapas Kelas I Palembang yang dipimpin Kalapas Imam Purwanto, Bc.IP., S.H., M.H.
Sebagai pimpinan lembaga pemasyarakatan, Kalapas memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pengamanan, pembinaan, dan pengawasan terhadap warga binaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dugaan adanya transaksi narkotika yang disebut melibatkan warga binaan dari dalam lapas perlu menjadi perhatian serius. Terlebih, apabila benar terdapat penggunaan telepon seluler dan transaksi keuangan dalam jumlah besar yang berkaitan dengan aktivitas ilegal.
Meski demikian, pengakuan seorang mantan narapidana belum cukup untuk menyimpulkan adanya keterlibatan, kelalaian, ataupun pembiaran oleh Kalapas maupun petugas lapas. Hal tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan penyelidikan yang objektif.
Desakan Audit dan Penelusuran Aliran Dana
Mencuatnya dugaan tersebut menjadi alasan bagi pihak berwenang untuk melakukan penelusuran secara menyeluruh. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kantor wilayah terkait, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, serta Polda Sumatera Selatan dapat diminta menindaklanjuti informasi tersebut sesuai kewenangan masing-masing.
Pemeriksaan perlu diarahkan pada verifikasi identitas pihak-pihak yang disebut, keaslian percakapan, asal-usul dan tujuan transfer, serta kemungkinan adanya komunikasi maupun transaksi yang dilakukan dari dalam lapas.
Pengawasan terhadap blok hunian dan penggunaan alat komunikasi juga menjadi aspek penting yang perlu diperiksa apabila terdapat indikasi pelanggaran.
Jika ditemukan bukti keterlibatan warga binaan, petugas, atau pihak lain, proses penindakan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum. Begitu pula apabila ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas pengawasan, harus ada pemeriksaan internal dan pertanggungjawaban sesuai aturan.
Publik Menunggu Klarifikasi dan Hasil Pemeriksaan
Dugaan pengendalian narkoba dari dalam Lapas Merah Mata merupakan persoalan serius yang tidak boleh berhenti pada pengakuan sepihak maupun perdebatan di ruang publik.
Bukti percakapan dan transfer yang disampaikan BG perlu diuji keasliannya serta ditelusuri kaitannya dengan dugaan tindak pidana narkotika. Identitas pihak penerima dana dan tujuan transaksi juga harus dipastikan melalui pemeriksaan yang berwenang.
Di sisi lain, klarifikasi dari pihak Lapas Kelas I Palembang, termasuk Kalapas Imam Purwanto, penting untuk memberikan penjelasan mengenai sistem pengamanan dan pengawasan yang berjalan.
Hingga terdapat hasil pemeriksaan resmi, dugaan terhadap NN maupun kemungkinan keterlibatan pihak lain harus tetap ditempatkan sebagai informasi yang memerlukan pembuktian.
Penanganan yang transparan dan menyeluruh diperlukan agar persoalan ini memperoleh kejelasan sekaligus memastikan fungsi pemasyarakatan berjalan sesuai tujuan pembinaan dan penegakan hukum.***


