RUWA JURAI- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya untuk menghormati setiap proses hukum yang tengah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun aparat penegak hukum (APH).
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan saat menanggapi pertanyaan wartawan terkait isu yang tengah berkembang di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Ossy menegaskan, Kementerian ATR/BPN akan bersikap kooperatif serta mendukung proses hukum yang sedang berjalan.
“Pertama, Kementerian ATR/BPN tentunya menghormati tindakan hukum yang dilakukan oleh KPK atau aparat penegak hukum (APH) siapa pun. Yang kedua, Kementerian ATR/BPN juga akan bersikap kooperatif dan mendukung segala proses yang tengah dilakukan oleh APH,” ujar Wamen Ossy saat ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (15/09/2026).
Menurut Ossy, Kementerian ATR/BPN tidak akan berspekulasi mengenai substansi perkara maupun kronologi kejadian sebelum adanya keterangan resmi dari pihak berwenang.
“Dikarenakan proses ini masih berjalan dan belum ada keterangan resmi dari APH, tentunya tidak etis dan tidak elok jika kemudian Kementerian ATR/BPN menyampaikan sesuatu hal kaitannya dengan substansi perkara, kronologis kejadian, di mana informasi-informasi itu tentu yang sangat menguasai dan mengerti adalah KPK. Kita tunggu sama-sama. APH pasti akan menyampaikan secara resmi,” ucap Wamen Ossy.
Di tengah proses hukum tersebut, Kementerian ATR/BPN juga memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Hal itu menjadi perhatian Kementerian ATR/BPN agar proses hukum yang sedang berlangsung tidak mengganggu kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan.
“Dari sisi Kementerian ATR/BPN terus melaksanakan koordinasi antar pimpinan untuk memastikan bahwa integritas kita terus bisa ditingkatkan. Yang kedua, pelayanan publik tetap bisa dihadirkan di tengah isu yang tengah bergulir ini,” tutur Wamen Ossy.
Untuk memastikan layanan pertanahan tetap tersedia bagi masyarakat, Kementerian ATR/BPN juga telah melakukan pengecekan secara langsung terhadap pelayanan di sejumlah Kantor Pertanahan.
Ossy mengatakan, pengecekan dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan Kantor Pertanahan Kota Tangerang.
“Tadi pagi juga kami melaksanakan pengecekan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan juga Kota Tangerang masih berjalan normal dan sesuai dengan prosedural sehari-harinya. Itu yang ingin kami tekankan juga hari ini. Jangan sampai isu ini kemudian mengorbankan pelayanan publik kepada masyarakat,” ucap Wamen Ossy.
Kementerian ATR/BPN memastikan koordinasi antar pimpinan terus dilakukan untuk menjaga integritas sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan pertanahan secara normal sesuai prosedur.***
