RUWA JURAI- Pembangunan Embung Kemiling di Bandar Lampung yang menelan anggaran sekitar Rp7 miliar menuai sorotan warga. Meski pihak Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung menyatakan proyek tersebut telah rampung hingga tahap kedua, kondisi di lapangan dinilai belum optimal dan terkesan terbengkalai.
Sejumlah warga yang bermukim di sekitar lokasi, termasuk kawasan perumahan SPN dan Jalan Sam Ratulangi, mengaku belum merasakan manfaat maksimal dari keberadaan embung tersebut. Bahkan, sebagian warga menyebut fasilitas tersebut layak disebut mangkrak.
“Memang sudah jadi, tapi belum rapi. Kalau dibandingkan dengan embung di ITERA, masih jauh. Saya setuju kalau dibilang mangkrak,” ujar Wulan, salah satu warga yang kerap berkunjung untuk berolahraga.
Berdasarkan pantauan di lokasi, area embung masih terlihat belum tertata dengan baik. Akses masuk dipenuhi tanah becek pasca-hujan, sementara sejumlah pohon yang baru ditanam tampak tumbang dan tidak terawat.
Selain itu, embung tersebut juga belum dilengkapi petugas jaga. Kondisi ini memunculkan tanda tanya terkait pengelolaan dan fungsi fasilitas yang dibangun menggunakan anggaran besar tersebut.
“Belum ada petugasnya, paling warga sekitar saja. Saya juga kurang tahu pengelolaannya,” ungkap salah satu pegawai Dinas PSDA yang ditemui di lokasi.
Di sisi lain, pihak PSDA menegaskan bahwa pembangunan embung telah selesai pada tahap kedua dan telah dimanfaatkan masyarakat, khususnya untuk aktivitas olahraga seperti jogging. Bahkan, disebutkan bahwa kawasan tersebut ramai dikunjungi warga pada akhir pekan.
Meski demikian, rencana pengembangan lanjutan masih belum memiliki kepastian waktu pelaksanaan. Hal ini disebut-sebut berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berjalan.
Embung Kemiling sendiri diresmikan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal pada 20 Desember 2025, yang dibangun di atas lahan hibah dari almarhum Sjachroedin ZP.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai tujuan utama pembangunan embung tersebut, apakah sebagai sarana konservasi sumber daya air atau sekadar ruang publik untuk rekreasi ringan.
Warga berharap pemerintah segera melakukan pembenahan, baik dari sisi fasilitas, pengelolaan, maupun kejelasan fungsi, agar embung dapat memberikan manfaat maksimal sesuai dengan tujuan awal pembangunannya.***
