RUWA JURAI – Sidang pra peradilan Dirut PT LEB, M. Hermawan Eriadi, makin seru dan penuh teka-teki. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung hingga Selasa, 2 Desember 2025, belum menentukan saksi ahli yang akan dihadirkan pada sidang keempat yang dijadwalkan Rabu, 3 Desember 2025. Padahal agenda inti sidang ini adalah mendengarkan keterangan para ahli untuk menguatkan argumen masing-masing pihak.
Dalam persidangan, perwakilan Kejati Lampung hanya menegaskan kepada Hakim Tunggal Muhammad Hibrian bahwa mereka masih akan berkoordinasi soal saksi ahli. “Kami masih akan berkoordinasi,” ujar pihak Kejati. Fakta ini ternyata bukan pertama kali terjadi; pada Senin, 1 Desember 2025, Kejati juga memberi jawaban serupa ketika majelis menanyakan hal yang sama.
Sikap Kejati yang terlihat lamban dan belum menentukan saksi ahli langsung menarik perhatian publik dan netizen. Banyak yang mempertanyakan apakah Kejati sengaja merahasiakan identitas saksi ahli atau justru menunjukkan sikap bahwa sidang pra peradilan ini bukan menjadi fokus utama bagi mereka. Seorang pengamat kasus PT LEB yang enggan disebut identitasnya menyebutkan, “Kalau pun pemohon memenangkan gugatan, kemungkinan Kejati akan kembali menersangkakan M. Hermawan dengan tuduhan yang berbeda. Polanya sudah terlihat dari gelagat mereka sejak sidang ketiga.”
Sementara itu, pihak pemohon justru siap dengan strategi yang lebih matang. Mereka akan menghadirkan dua saksi ahli yang kompeten, yakni Dian Puji Nugraha Simatupang, ahli Keuangan Negara Universitas Indonesia, dan Akhyar Salmi, pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia. Kehadiran kedua saksi ini diharapkan bisa memperkuat argumen pemohon terkait dugaan kerugian negara dan keabsahan penetapan tersangka.
Tak hanya itu, kuasa hukum M. Hermawan, Riki Martim, menyoroti berkas-berkas yang diajukan Kejati Lampung. Menurutnya, banyak dokumen yang tidak lengkap dan acak, sehingga menyulitkan pihak kuasa hukum untuk menelusuri bukti-bukti yang ada. “Kita mau melihat alat bukti tentang kerugian negara, tapi ternyata berkas yang ditampilkan tidak semuanya lengkap. Ada yang dari halaman 1 ke halaman 11 kemudian lompat ke halaman 108 ke halaman 109 kemudian lompat ke halaman 116,” ujarnya pasca-persidangan sekitar pukul 10.45 WIB.
Ketidaklengkapan ini memicu potensi keberatan pada sidang keempat. Riki menegaskan, jika Kejati Lampung masih belum melengkapi berkas pembuktian, pihaknya akan bersikap tegas dengan melayangkan keberatan ke majelis. Situasi ini semakin menambah ketegangan sidang, sekaligus membuka ruang bagi spekulasi netizen soal kemungkinan penahanan ulang terhadap Hermawan dengan tuduhan baru.
Kejati Lampung sendiri tidak bisa dimintai klarifikasi karena langsung meninggalkan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pasca-persidangan. Hingga berita ini ditulis, publik dan pengamat hukum masih menunggu langkah selanjutnya dari Kejati, terutama terkait saksi ahli dan kelengkapan berkas yang menjadi inti dari persidangan pra peradilan ini.***
