RUWA JURAI— Dugaan mafia hukum yang membelit Polda Lampung kembali memanas. Hari ini, Kamis (22/10/2025), Forum Muda Lampung (FML) menggelar aksi protes jilid II di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), menuntut kejelasan kasus “kembar ganda” Walikota Bandarlampung, Eka Afriana. Aksi kali ini lebih keras dan masif, menyoroti dugaan manipulasi identitas serta intervensi kekuasaan yang diduga melindungi pejabat publik dari jerat hukum.
Kasus yang tengah menjadi sorotan nasional ini bermula dari dugaan pemalsuan identitas Eka Afriana, mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandarlampung. Eka diduga mengubah tahun kelahirannya dari 1970 menjadi 1973 untuk menyesuaikan batas usia calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2008. Perubahan ini membuatnya “kembar ajaib” dengan selisih usia hanya tiga tahun dari Walikota Bandarlampung saat ini, Eva Dwiana, dan memuluskan jalannya menduduki posisi strategis di pemerintahan.
Ironisnya, meskipun bukti awal pemalsuan KTP, akta kelahiran, dan ijazah telah beredar luas dan diungkap oleh media, penanganan kasus di Polda Lampung justru terkesan mandek. Menurut Sekretaris Jenderal FML, Iqbal Farochi, lambatnya penanganan bahkan menimbulkan kecurigaan adanya intervensi dari pihak-pihak berpengaruh. “Ini bukan soal lambat lagi, ini pembangkangan terang-terangan terhadap keadilan! Bahkan alasan konyol yang dilontarkan Eka seperti ‘sering kesurupan’ untuk menutupi perubahannya, dijadikan tameng untuk menghentikan proses hukum. Kami menilai ada campur tangan kekuasaan tertinggi yang sengaja membungkam proses hukum di Lampung,” tegas Iqbal dengan nada berapi-api.
Dalam aksi protes yang diikuti puluhan massa, FML menegaskan bahwa stagnasi kasus ini tidak hanya menjadi kegagalan Polda Lampung, tapi juga ancaman serius bagi integritas institusi Bhayangkara. “Jika Mabes Polri membiarkan oknum-oknum mafia kerah putih ini berlindung di balik kekuasaan pejabat Lampung, maka integritas Polri akan runtuh! Kasus Eka Afriana adalah ujian litmus: apakah hukum di negeri ini masih tegak lurus, atau tajam ke bawah tapi tumpul ke atas?” tambahnya.
FML menuntut beberapa langkah tegas dari Mabes Polri, antara lain:
1. Segera membentuk tim khusus untuk mengambil alih penyelidikan kasus Eka Afriana.
2. Menindak tegas oknum di Polda Lampung yang diduga menghalangi atau melindungi proses hukum.
3. Membongkar seluruh jaringan yang memungkinkan manipulasi identitas dan pemalsuan dokumen sehingga Eka Afriana bisa menduduki jabatan publik strategis.
“Jika tindakan tegas ini tidak dilakukan, Mabes Polri akan dicatat sejarah sebagai institusi yang membiarkan skandal ‘kembar ganda’ merusak keadilan dan kepercayaan publik,” tegas Iqbal.
Para pengamat hukum menyoroti bahwa kasus ini bukan sekadar soal pemalsuan identitas, melainkan juga ujian bagi penegakan hukum nasional. Mereka menilai, intervensi dan perlindungan pejabat oleh oknum aparat yang tidak bertanggung jawab dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Aksi FML kali ini menekankan simbol-simbol protes kreatif, termasuk teatrikalisasi dugaan “permainan kotor” dan penekanan pada kata-kata seperti “mafia hukum” untuk memancing perhatian publik dan media nasional. Massa juga menyerukan agar Kapolri dan Kabareskrim bertindak cepat, transparan, dan independen dalam menangani kasus yang telah lama menjadi sorotan masyarakat Lampung.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Polda Lampung belum memberikan tanggapan resmi mengenai tudingan intervensi dan lambatnya penanganan kasus. Sementara masyarakat Lampung menunggu langkah tegas Mabes Polri untuk memastikan bahwa hukum tetap tegak dan tidak pandang bulu.***
