RUWA JURAI— Pemerintah Kabupaten Tanggamus semakin menegaskan komitmennya dalam menekan angka kemiskinan menuju target satu digit pada tahun 2026. Hal tersebut ditegaskan Wakil Bupati Tanggamus Agus Suranto selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) TKPK Kabupaten Tanggamus Tahun 2025, yang digelar pada Kamis (9/10/2025) di aula kantor bupati.
Dalam sambutannya, Wabup Agus menekankan bahwa kemiskinan bukan sekadar masalah kekurangan materi, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan, lapangan pekerjaan, hingga kesempatan untuk pengembangan diri. Karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama yang harus melibatkan seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.
“Pengentasan kemiskinan adalah bentuk nyata kepedulian sosial dan komitmen kita terhadap masa depan daerah yang lebih baik. Tidak cukup hanya dengan program jangka pendek, kita perlu strategi berkelanjutan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” tegas Agus.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Tanggamus terus mengalami tren penurunan. Pada tahun 2024 tercatat 10,28%, turun dari 10,52% pada tahun sebelumnya. Hingga Triwulan II 2025, angka tersebut menurun kembali menjadi 10,1%. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan di akhir 2025 berada pada 10,05% dan terus ditekan hingga mencapai 8,95% pada tahun 2030. Target ambisius ini menjadi dasar dalam merumuskan program dan kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Untuk mendukung target tersebut, Pemkab Tanggamus telah mengalokasikan anggaran pengentasan kemiskinan sebesar Rp219,53 miliar pada APBD Murni 2025. Nilai ini meningkat menjadi Rp236,82 miliar pada Perubahan APBD 2025, dengan penambahan terbesar pada Dinas Kesehatan senilai Rp20 miliar untuk memperluas kuota peserta PBI-BPJS. Hingga Triwulan III 2025, realisasi keuangan mencapai Rp105 miliar atau 44,34%, sementara realisasi kinerja telah mencapai 45%. Masih terdapat sisa anggaran Rp131,8 miliar yang harus segera direalisasikan agar manfaat program langsung dirasakan masyarakat.
“Semakin cepat program dijalankan, semakin cepat pula masyarakat dapat merasakan dampaknya. Kita ingin setiap rupiah APBD membawa perubahan nyata bagi masyarakat,” kata Wabup Agus.
Dalam Rakortek tersebut, Agus juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah yang memiliki program pengentasan kemiskinan agar mempercepat pelaksanaan kegiatan, meningkatkan koordinasi antarinstansi, dan memastikan program berjalan efektif hingga ke tingkat pekon. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, perangkat desa, serta partisipasi aktif masyarakat.
Selain itu, Wabup Agus mengingatkan pentingnya evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas program. Setiap program yang dijalankan harus mampu memberikan manfaat nyata, baik melalui pelatihan keterampilan, bantuan pangan, akses pendidikan, maupun program kesehatan masyarakat.
“Peran aktif semua pihak sangat dibutuhkan. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, masyarakat juga harus terlibat, agar solusi yang kita hadirkan bersifat nyata, berkelanjutan, dan mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan di Kabupaten Tanggamus,” pungkasnya.
Rakortek TKPK 2025 ini juga dihadiri oleh seluruh kepala dinas, camat, perwakilan desa, serta organisasi masyarakat sipil yang berperan dalam program penanggulangan kemiskinan. Diskusi mendalam terkait strategi inovatif, penguatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan bantuan sosial menjadi agenda utama dalam rapat koordinasi tersebut.***
